Aparat Minta Akses Akun, Facebook Lawan Perintah Pengadilan

Facebook melawan perintah pengadilan yang menghalangi raksasa media sosial itu memberitahu pengguna ketika penyidik penegak hukum meminta untuk menggeledah informasi online mereka, terutama afiliasi politik dan komentar mereka.

Harian the Washington Post melaporkan perusahaan-perusahaan besar teknologi dan kelompok kebebasan sipil bergabung dengan Facebook dalam kasus ini, yang mirip tantangan hukum di seluruh Amerika dari perusahaan-perusahaan teknologi yang menentang cara pemerintah mencari akses ke data internet dalam email atau akun media sosial dalam penyelidikan kriminal.

Dalam argumentasi di Pengadilan Banding District of Columbia, Facebook mengatakan, perintah itu melanggar Amandemen Pertama perlindungan terhadap perusahaan dan individu.

Juru bicara kantor kejaksaan menolak memberi komentar. Banyak dokumen telah disegel dalam kasus ini dan persidangan ditutup untuk umum.

Waktu penyidikan dan rujukan dalam dokumen pengadilan yang diajukan kepada publik menunjukkan surat perintah itu berkaitan dengan demonstrasi selama pelantikan Presiden Donald Trump, ketika lebih dari 200 orang didakwa melakukan kerusuhan, harian tersebut melaporkan.

Dalam enam bulan terakhir tahun 2016, Facebook melaporkan sekitar 41 ribu permintaan informasi dari pemerintah. Pihaknya memberi data 83 persen dari kasus itu.[ka]

Let's block ads! (Why?)