Konflik Rohingya Jangan Jadi Magnet Kelompok Radikal

YOGYAKARTA —

Indonesia aktif memberikan pemahaman, bahwa konflik yang terjadi di Rakhine adalah masalah kemanusiaan, bukan antar agama. Namun tidak semua pihak setuju dengan hal itu. Sebagian warga negara Indonesia, bahkan diduga telah siap untuk terlibat dalam konflik itu dengan alasan agama.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius kepada wartawan hari Rabu (27/9) di Jakarta menyatakan, sudah banyak WNI yang berniat menjadi bagian dari Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA. Namun sejauh itu, kata Alius, belum ditemukan ada yang berangkat kesana. Namun, bukan berarti kewaspadaan harus diturunkan.

"Yang daftar sudah banyak, tapi mudah-mudahan belum ada yang berangkat, kita pantau terus. Tapi kita enggak boleh under-estimate, kadang tersamar bisa berangkat diam-diam, bisa jadi yang berangkat yang enggak terdaftar,” kata Alius kepada para jurnalis.

Dalam diskusi "Update from Myanmar" di Yogyakarta, Kamis siang (28/9), Salman Al Farisi juga menyinggung upaya pemerintah untuk mencegah konflik ini nantinya akan mengundang kelompok radikal. Al Farisi adalah Staf Ahli bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenlu RI, yang aktif dalam upaya mengatasi konflik di Rakhine melalui jalan damai. Termasuk upaya pembicaraan yang dilakukan Menlu Retno Marsudi, bersama Pemerintah Myanmar dan Bangladesh.

Al Farisi menceritakan bagaimana ARSA muncul dan berpotensi menjadi kelompok radikal di sana.

“Ada krisis keamanan. Sudah muncul kelompok radikal disana, seperti ARSA. Itu juga yang kemarin melakukan penyerangan terhadap 25 pos polisi. Ini juga mungkin salah satu reaksi terhadap permasalahan yang sudah menahun tidak diatasi. Walaupun juga ada unsur dari luar, karena diduga salah satu tokoh ARSA itu berasal dari Pakistan dan memiliki kaitan dengan al Qaeda. Tentu saja ini harus dibuktikan lebih lanjut,” jelasnya.

Indonesia, kata Al Farisi, percaya bahwa konflik Myanmar harus diatasi dengan cara yang berkesinambungan. Karena itulah, bantuan pemerintah dan masyarakat lebih banyak diarahkan dalam pembangunan fasilitas dasar. Pemerintah membangun empat sekolah, sedangkan organisasi masyarakat Indonesia mendirikan dua sekolah. Demikian pula, 15 lembaga swadaya masyarakat Indonesia telah menyatukan langkah dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi ini sudah meluncurkan program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) pada akhir Agustus lalu.

Ada empat sudut pandang yang ditetapkan Indonesia sejauh ini, kata Al Farisi. Indonesia melihat konflik di Rakhine sebagai masalah kemanusiaan. Indonesia juga aktif mencegah konflik sektarian, dan mengajak Myanmar menyelesaikan ini dalam bingkai komunitas ASEAN. Terakhir, Indonesia tidak ingin konflik ini menghadirkan krisis seperti di Marawi, Filipina.

“Kita menghindari Rakhine State menjadi Marawi baru. Kita tahu Marawi dikuasi ISIS. Kita tidak ingin itu terjadi, kita tidak ingin ada regionalisasi ISIS. Sekarang Regionalisasi ISIS itu sudah sampai di Marawi, dan ini berbatasan langsung dengan kita. Karena ARSA sudah semakin dekat dengan mereka (ISIS). Ini tidak kita inginkan,” jelas Salman Al Farisi.

Di Indonesia sendiri, Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu organisasi yang membuka pendaftaran relawan untuk berangkat ke Myanmar. Sejak sekitar satu bulan terakhir, pengumpulan identitas telah dilakukan. Pemerintah sendiri melalui Menkopolhukam Wiranto telah tegas melarang pengiriman anggota FPI, apalagi dengan membawa senjata.

Salah satu cabang FPI yang membuka pendaftaran adalah di kota kecil, Klaten, sekitar 40 kilometer timur Yogyakarta. Komandan FPI Klaten, Suyadi al Abu Fatih berkilah, pendaftaran ini untuk kegiatan kemanusiaan. Mereka juga terus mengumpulkan sumbangan dana, yang dimungkinkan untuk memberangkatkan relawan.

“Tidak hanya di Klaten, tetapi juga di Aceh, Pasuruan dan Riau. Di Klaten kita membuka pendaftaran laskar mujahid yang siap berangkat ke Myanmar. Kami sudah siapkan formulir, yang mau mendaftar juga sudah banyak yang bertanya, tetapi belum kami buka karena masih menunggu instruksi dari pusat.yang mendaftar belum kami terima tapi identitas sudah masuk ke kami. Ini relawan kemanusiaan,” kata Suyadi al Abu Fatih.

Indonesia mengkampanyekan formula 4+1 dalam penyelesaian konflik di Rakhine. Empat formula itu adalah mengembalikan perdamaian dan stabilitas, menahan diri tanpa kekerasan, perlindungan kepada semua warga Rakhine tanpa kecuali, dan akses bantuan kemanusiaan. Sedang satu formula tambahan adalah menerima rekomendasi tim yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan. [ns/lt]

Let's block ads! (Why?)