Menhan: Radikalisme dan Ekstremisme, Ancaman Paling Menakutkan

JAKARTA (VOA) —

Dalam pemaparannya di depan lembaga kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung DPR/MPR di jakarta, Rabu (27/2), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan dari tiga jenis ancaman yang kini dihadapi, ancaman paling menakutkan adalah radikalisme dan ekstremisme. Ia merujuk pada cara pandang yang dapat mendorong seseorang nekat melakukan serangan bunuh diri, sebagaimana terjadi di Surabaya tahun lalu.

"Harimau itu paling buas dan tidak pernah gigit anaknya sampai luka, apalagi membunuh. Nah ini manusia. Kalau dibiarkan berlarut-arut ini berbahaya karena sudah masuk mulai dari sekolah dasar paham-paham itu. Sangat mengerikan," ujar Ryamizard.

Jenis ancaman lainnya adalah ancaman nyata, seperti teroris, bencana alam, pemberontakan pelanggaran perbatasan, narkoba, kejahatan siber, dan kegiatan intelijen.

Sementara ancaman yang belum nyata, yakni perang terbuka antar negara, kini semakin tidak diminati. Sebab itu Ryamizard meyakini tidak bakal muncul perang antar negara di kawasan Asia Tenggara. Alasannya, negara-negara di kawasan kini mengutamakan prinsip dialog ketimbang kekerasan bersenjata dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa.

Ryamizard menambahkan alat utama sistem pertahanan dan kekuatan militer harus dikerahkan menghadapi ancaman yang nyata. Sedangkan untuk ancaman belum nyata cukup meningkatkan kewaspadaan.

Untuk mengatasi paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, Ryamizard mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk mengajarkan para pelajar mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi mengenai pentingnya bela negara, patriotisme, dan nasionalisme.

Sementara untuk menghadapi ancaman terorisme lintas negara, Ryamizard mengatakan lembaganya juga sudah bekerjasama dengan Malaysia dan Filipina, di mana perairan di perbatasan ketiga negara tersebut menjadi wilayah operasi kelompok Abu Sayyaf.

Panglima TNI Pastikan Prajurit Tegakkan Kedaulatan Negara, Apapun Taruhannya

Dalam kesempatan serupa, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ditambahkannya, tugas pokok TNI tersebut diimplementasikan melalui operasi militer perang dan operasi militer selain perang. dalam menjaga keutuhan wilayah, terutama di daerah perbatasan, TNI melaksanakan berbagai langkah yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Hadi mengungkapkan TNI tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan tetapi lebih komperehensif lagi, berkaitan dengan beragam aspek kehidupan.TNI juga mewujudkan pembangunan pertahanan integratif dalam bentuk Satuan TNI terintegrasi, sebagaimana diresmikannya pada 18 Desember 2018 di Natuna.

Untuk mengamankan wilayah NKRI, lanjut Hadi, TNI juga melaksanakan operasi dalam negeri; seperti pasukan pengamanan di wilayah perbatasan darat dengan Timor Leste, Malaysia, dan Papua Nugini, pasukan pengamanan di wilayah rawan konflik seperti di Poso dan Maluku, serta pasukan pengamanan pulau-pulau terluar.

"TNI juga melaksanakan operasi keamanan laut, patroli laut bersama dengan negara tetangga seperti India, Malaysia, Singapura, Filipina, dan melaksanakan operasi pertahanan udara nasional, dan operasi laut tempur siaga," tandas Hadi.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan TNI juga membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, seperti membangun jalan trans Kalimantan sepanjang 719,50 kilometer dari yang direncanakan 849,76 kilometer. TNI ikut pula membantu pembangunan jalan trans Papua sepanjang 59,25 kilometer dari target 3.258 kilometer.

Panglima TNI Jawab Penyebab Gesekan TNI-Polri

Pada kesempatan tersebut, Hadi menyampaikan penyebab terjadinya gesekan antara TNI dan Polri karena ada provokasi. Karena itu, dia meluncurkan program sinergi antara TNI dan Polri untuk menyatukan dan mensosialisasikan agar tidak lagi terjadi benturan di tataran bawah.

Hadi merasa puas dengan hasil dari program tersebut dan mengklaim jumlah perkelahian antara personel TNI dan Polri telah turun sangat tajam.

Penyebab gesekan kedua, lanjut Hadi, adalah adanya anggota TNI yang memang memiliki mental tidak baik. Dia mencontohkan perkelahian antara prajurit TNI dan anggota Polri di kafe dan berlangsung tengah malam.

Sebab ketiga adalah rendahnya disiplin oknum prajurit yang menyebabkan oknum tersebut memilih menyelesaikan masalah tanpa melapor kepada komandannya. Penyebab lainnya adalah kesenjangan kesejahteraan antara personel TNI dan Polri. Hal ini terkait perbedaan tunjangan diterima prajurit TNI dan personel Polri.

Di samping bersosialisasi dengan prajurit TNI, untuk mengantisipasi gesekan antara TNI dan Polri, Hadi telah menekankan kepada seluruh komandan bila menemukan persoalan dengan instansi lain di lapangan agar melapor ke komandan masing-masing dan berjenjang. Dia juga meminta kepada seluruh komandan untuk meningkatkan kesejahteraan dan displin anggotanya.

Hadi juga berbicara mengenai hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI. Ia menggarisbawahi bahwa TNI menyadari itu merupakan hak setiap warga negara namun kepentingan bangsa dan negara lebih besar dari hak tersebut. (fw/em)

Let's block ads! (Why?)