Di Washington, para anggota kongres hari Rabu (30/1) mulai berunding untuk mencapai kompromi mengenai pendanaan bagi keamanan perbatasan, isu yang menjadi penyebab inti penutupan sebagian operasi pemerintah selama 35 hari yang berakhir pekan lalu. Para perunding hanya memiliki waktu sampai 15 Februari untuk mencari solusi atau berisiko pemerintah akan ditutup kembali.
Pegawai negeri pemerintah federal kembali bekerja di Washington, D.C., setelah penutupan sebagian kantor-kantor pemerintah atau yang dikenal sebagai “shutdown” terlama dalam sejarah Amerika.
Badan-badan yang terkena dampak penutupan itu dibuka kembali setelah Presiden Trump dan oposisi Demokrat setuju untuk bekerja sama menuju kompromi mengenai keamanan perbatasan.
Trump mengeluarkan peringatan baru di Twitter bahwa perjanjian apa pun harus mencakup pendanaan untuk dinding atau pagar perbatasan, menindaklanjuti janji yang dibuatnya ketika penutupan pemerintah berakhir pekan lalu.
Presiden Donald Trump selanjutnya mengatakan, “Pemerintah akan ditutup kembali pada 15 Februari atau saya akan menggunakan wewenang yang diberikan kepada saya berdasarkan undang-undang dan Konstitusi Amerika Serikat untuk mengatasi keadaan darurat ini.”
Namun, di antara para anggota Partai Republik di Kongres, termasuk pemimpin Senat Mitch McConnell, tampaknya tidak begitu berselera untuk mengalami “shutdown” lagi.
Senator Mitch McConnell menyatakan pendapatnya, “Saya tidak suka “shutdown.” Saya kira “shutdown” tidak bermanfaat bagi siapa pun dan oleh karena itu harus dihindari.”
Berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyalahkan Trump dan Partai Republik atas penutupan kantor pemerintah, sesuatu yang ditunjukkan oleh para tokoh Partai Demokrat seperti Senator Chuck Schumer dengan bersemangat.
“Saya harap ini menjadi pelajaran bagi Presiden Trump dan semua rekan saya dii Partai Republik. Tidak ada lagi penutupan operasi kantor pemerintah. Presiden Trump bermain api, dan mudah-mudahan dia tidak akan melakukannya lagi,” kata pemimpin partai Demokrat di Senat AS, Senator Chuck Schumer.
Sebagian jajak pendapat menunjukkan peringkat kepuasan terhadap kinerja presiden merosot di bawah kisaran empat puluh persen ketika terjadi penutupan kantor-kantor pemerintah federal yang berlarut-larut. Angka itu menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan jangka panjang bagi Trump.
Analis Elaine Kamarck dari Brookings Instittution, sebuah lambaga studi kebijakan di Washington, D.C., berpendapat, “Sepertinya kita telah mencapai titik balik. Presiden sangat salah menilai dampak penutupan pemerintah bagi rakyat biasa. Tidak seorang pun di Gedung Putih yang benar-benar mengerti betapa pentingnya fungsi pemerintah federal bagi seluruh perekonomian Amerika."
Sebagian pendukung Trump ingin agar presiden mendapat pelajaran dari kebuntuan yang menyebabkan penutupan kantor-kantor pemerintah itu dan mereka juga berharap kepopuleran Trump akan pulih. Pendapat demikian, di antaranya, disampaikan oleh Chris Christie, mantan gubernur New Jersey.
“Maksud saya, dia tidak kenal rasa takut seperti yang pernah saya lihat hanya dimiliki oleh segelintir orang dalam politik, dan itu semua adalah poin yang baik. Tetapi, ketika kita bertindak berdasarkan dorongan hati dan kadang-kadang tidak punya rencana, seperti apa yang terjadi dengan ‘shutdown,’ maka hasilnya tidak baik,” jelas Chris Christie.
Karena tidak populernya penutupan kantor pemerintah federal, banyak pendukung Trump mengharapkan presiden itu akan menyatakan keadaan darurat di perbatasan sebagai alasan membangun tembok jika Kongres gagal mencapai kompromi. [lt]
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Penutupan Pemerintah Bayangi Politik Amerika"
Posting Komentar